Sebelumnya ini adalah tugas akhir dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan (bikin tidur terganggu. 
) dan ini adalah salah satu bab yang terlampirkan dalam tugas tersebut. Karena empungnya masih dalam tahap belajar jadi dalam pengisian bobot ini hanya subjektifitas penulis. Harap maklum 
.
URAIAN UMUM
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan perbandingan bobot kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa alternatif pilihan. Tujuan dari AHP ini adalah menyelesaikan masalah yang kompleks atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit, mengatasi antara nasionalitas dan intuisi, memilih yang terbaik dari sejumlah alternatif yang telah dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria.
Dalam analisis ini, penggunaan metode AHP adalah untuk menunjukkan skala prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda berdasarkan aspek – aspek yang dianggap reliable untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penggambaran hierarki skala prioritas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Gambar 4.1
Hierarki Skala Prioritas Pembangunan JSS
Diagram hierarki di atas, dibagi menjadi 3 bagian yaitu; tujuan (goal), kriteria, alternatif. Tingkatan kriteria terdiri aspek-aspek yang menjadi standar dalam skala prioritas Pembangunan JSS yang terdiri dari; lingkungan, ekonomi, hukum, kependudukan/sosial, dan juga teknologi yang akan digunakan. Sedangkan untuk tingkatan alternatif ,maka variabel- variabel yang digunakan adalah permasalahan yang terjadi dalam Pembangunan JSS meliputi; modal, penataan tata ruang, pengawasan dan penegakkan hukum, dan pemerataan penduduk. Diharapkan dengan metode AHP didapatkan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat kepentinganya sehingga, dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
4.2 PEMBOBOTAN KRITERIA DENGAN KRITERIA
Langkah terpenting dalam AHP adalah menentukan pembobotan untuk kriteria terhadap kriteria, sehingga diperoleh kriteria permasalahan mana yang paling berpengaruh dalam Pembangunan JSS serta seberapa besar pengaruhnya. Pembobotan kepentingan pada studi kasus ini dapat dilihat dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Kriteria
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Lingkungan | Ekonomi | Hukum | Kependudukan | Teknologi |
| Lingkungan | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/3 |
| Ekonomi | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hukum | 4 | 1/3 | 1 | 4 | 5 |
| Kependudukan | 2 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1/2 |
| Teknologi | 3 | 1/2 | 1/5 | 2 | 1 |
4.3 PEMBOBOTAN ALTERNATIF TERHADAP TIAP KRITERIA
Pembobotan alternatif relatif sama dengan pembobotan kriteria. Perbedaannya terletak pada jenis dan jumlah variabelnya. Dalam pembobotan alternatif perlu dipertimbangkan nilai perbandingan komparatif dengan meninjau setiap kriteria yang ada. Pembobotan kepentingan pada studi kasus ini dapat dilihat dalam tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6.
Tabel 4.2
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Lingkungan
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan |
| Modal (Dana) | 1 | 1/3 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Penataan Tata Ruang | 3 | 1 | 1/3 | 2 | 1 |
| Pengawasan Hukum | 1/2 | 3 | 1 | 3 | 1/2 |
| Pemerataan Penduduk | 4 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1/3 |
| Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tabel 4.3
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Ekonomi
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan |
| Modal (Dana) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Penataan Tata Ruang | 1/5 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 |
| Pengawasan Hukum | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 1/3 |
| Pemerataan Penduduk | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1 | 1/2 |
| Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Tabel 4.4
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Hukum
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan |
| Modal (Dana) | 1 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Penataan Tata Ruang | 3 | 1 | 1/3 | 2 | 2 |
| Pengawasan Hukum | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Pemerataan Penduduk | 2 | 1/2 | 1/3 | 1 | 2 |
| Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1 |
Tabel 4.5
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Kependudukan
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan |
| Modal | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1 |
| Penataan Tata Ruang | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 2 |
| Pengawasan Hukum | 3 | 1/3 | 1 | 1/3 | 2 |
| Pemerataan Penduduk | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1 |
Tabel 4.6
Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Teknologi
| Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan |
| Modal | 1 | 3 | 2 | 2 | 1/3 |
| Penataan Tata Ruang | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1/4 |
| Pengawasan Hukum | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1/4 |
| Pemerataan Penduduk | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/4 |
| Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
4.4 ANALISIS DENGAN PROGRAM EXPERT CHOICE (EC)
Langkah selanjutnya adalah melakukan Comparatif Judgement. Comparatif Judgement berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison. Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni:
a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)
b. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)
Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, perlu dipahami tujuan yang diambil secara umum. Dalam penyusunan skala kepentingan, Saat menggunakan patokan pada tabel 4.7.
Dalam metode AHP hal yang paling mendasar adalah menentukan prioritas dan bagaimana bagaimana menetapkan konsistensi. Penentuan prioritas
didasarkan pada perbandingan nilai kepentingan antar variabel. Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika Nilai Rasio konsistensi ≤ 0,1. Nilai CR ≤ 0,1 merupakan nilai yang tingkat konsistensinya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nilai CR yang didapat harus dicek, bila nilai CR > 0,1 maka pembobotan harus diulang kembali. Dengan demikian nilai CR merupakan ukuran bagi konsistensi suatu komparasi berpasangan dalam perbandingan pendapat. Dari analisis dengan menggunakan aplikasi Expert Choice didapatkan nilai CR yaitu sebagai berikut:
1) Pembobotan Kriteria:
Hasil Expert Choice = 0,03 < 0,1 (Syarat Terpenuhi)
Gambar 4.2 Check nilai CR dengan software Expert Choice
2) Pembobotan Alternatif:
Tabel 4.7
Rasio Konsistensi Pembobotan Alternatif
| Permasalahan | Hasil Expert Choice | Syarat |
| Alternatif Berdasarkan | 0.09 | Terpenuhi |
| Alternatif Berdasarkan | 0.06 | Terpenuhi |
| Alternatif Berdasarkan | 0.03 | Terpenuhi |
| Alternatif Berdasarkan | 0.04 | Terpenuhi |
| Alternatif Berdasarkan | 0.03 | Terpenuhi |
Tabel 4.8
Hasil Analisis Solusi Permasalahan Pembangunan JSS Setiap Kriteria
| Solusi Permasalahan | Modal (Dana) | Penataan Tata Ruang | Pengawasan Hukum | Pemerataan Penduduk | Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan |
| Lingkungan | 0.107 | 0.296 | 0.085 | 0.212 | 0.300 |
| Ekonomi | 0.429 | 0.106 | 0.136 | 0.090 | 0.239 |
| Hukum | 0.088 | 0.223 | 0.433 | 0.154 | 0.102 |
| Kependudukan | 0.081 | 0.267 | 0.159 | 0.391 | 0.101 |
| Teknologi | 0.218 | 0.114 | 0.121 | 0.083 | 0.464 |
Selain diperoleh rekomendasi solusi yang paling utama (kebijakan kritis), melalui program Expert Choice juga didapat grafik sensitivitas dari alternatif. Dimana grafik tersebut menunjukkan hubungan antara presentase kepentingan prioritas dengan masing - masing kriteria. Jadi dari grafik tersebut dapat ditentukan mana yang paling cocok bedasarkan kriteria permasalahan tertentu. Dari Gambar 4.2. dapat ditentukan bahwa rekomendasi solusi untuk tiap kriteria permasalahan adalah:
1. Masalah lingkungan yang akan terjadi karena pembangunan JSS ini adalah dengan memalukan penataan ruang secara terpadu.
2. Untuk masalah ekonomi yang dengan adanya pembangunan JSS ini, yaitu butuhnya dana yang sangat besar dan juga sumber daya manusia yang besar adalah dengan mendapatkan dana untuk investasi pembangunan JSS.
3. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, adil dan bersih yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi masalah hukum yang akan terjadi pada proyek pembangunan JSS ini.
4. Melakukan pemerataan penduduk yang tersistem dengan baik untuk mengatasi masalah kependudukan yang akan terjadi pada proyek JSS ini.
5. Melakukan studi kelayakan keamanan, keselematan dan kenyamanan secara mendalam untuk mengatasi masalah teknologi yang akan digunakan pada jembatan selat sunda.
Dan untuk secara keseluruhan skala prioritas yang harus menjadi kebijakan utama untuk pembangunan JSS adalah pengadaan modal (dana), hal ini dapat terlihat dari perhitungan menggunakan Expert Choice di bawah ini.
Gambar 4.3
Hasil Analisis Solusi Permasalahan Pembangunan JSS
Intensitas kepentingan dalam analisis makalah ini dilakukan dengan menggunakan program Expert Choice.
Gambar 4.4
Grafik Performa Sensitifitas Tiap Alternatif Menggunakan Expert Choice
Gambar 4.5
Nilai Persentase Kriteria dan Alternatif Menggunakan Expert Choice
