06 Mei, 2011

Prof. Ir. Hardjoso Prodjopangarso

Walaupun saya bukan mahasiswa UGM namun saya tetap terharu membaca sedikit cerita mengenai beliau. Semoga semakin banyak orang-orang seperti beliau…

 

imageDi usia 84 tahun masih mengajar program S-2 dan melakukan penelitian tentang teknik sipil hidro tradisional. Pensiun dini di usia 56 tahun agar bisa melanglang ke sejumlah daerah untuk memecahkan masalah pengairan. Menciptakan Tripikon, Pinastik A, Nyi Bunga Sihir, dan Nalareksa Bak Jantung. Tak haus tropi dan penghargaan. Resep bugarnya, mengangkut air di tengah malam.

BEBERAPA mahasiswa nampak duduk santai di halaman depan gedung Laboratorium Teknik Tradisional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mahasiswa S-2 Program Teknik Sipil Hidro itu tengah menunggu kuliah yang diberikan Profesor Ir Hardjoso Prodjopangarso.

Tepat pukul 09.00, sesuai jadual, nampak Pak Dosen dengan perawakan kecil dan terlihat sangat uzur itu berjalan mendekati kerumunan mahasiswa itu. Profesor Hardjoso menyapa mereka dengan ramah. Ia berjalan pelan menuju ruang terbuka di sebelah gedung. Para mahasiswa mengikutinya. Selama 45 menit dosen sangat senior itu memberikan penjelasan mengenai teknologi tradisional pengairan pasang surut.

Hardjoso Prodjopangarso sebenarnya sudah pensiun sebagai guru besar UGM. Ia menggapai guru besar pada 1967. Hardjoso mengajukan pensiun dini pada usia 56 tahun. Bukan karena ia tak mau lagi mengajar. Namun justru ia ingin bisa berbuat banyak dengan ilmunya. Bukan saja buat alamamaternya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, juga untuk masyarakat luas.

Prinsip untuk selalu memberikan ilmu bermanfaat bagi masyarakat banyak itu teguh dipegangnya. Di usia yang memasuki 84 tahun, pada 9 Mei lalu itu, Hardjoso masih aktif mengajar. Juga melakukan sejumlah penelitian. Ia bahkan menyetir sendiri mobilnya ke manapun dia pergi. Memang, tak segesit masa mudanya.

MAHASISWA NOMOR URUT SATU

Masa kecil Hardjoso dihabiskan di Surakarta. Pendidikan dasar dituntaskan di di RK Hollandsch Inlandsche School (HIS) Purbayan Surakarta pada 1937. Di masa remajanya, Hardjoso pindah ke Jakarta. Ia menamatkan studinya di RK Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan Sekolah Menengah Teknologi, dua-duanya di Jakarta.

Tahun 1946, di masa perang kemerdekaan, Hardjoso tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik (STT) di Yogyakarta. STT adalah cikal bakal Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hardjoso bangga ia menjadi mahasiswa pertama yang mendaftar di STT. ”Kalau Anda lihat daftar alumni Fakultas Teknik UGM saya merupakan mahasiswa teknik dengan Nomor Induk Mahasiswa 1,” kata Hardjoso mengenang.

Di awal kuliahnya itu, Hardjoso ikut berperang ketika penjajah Belanda berusaha mengusai kembali Indonesia, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan (1947-1949). Ia masuk Korps Mahasiswa Kompi M, Brigade Tujuh Belas.

Insinyur Teknik Sipil direngkuhnya pada 1953. Pilihannya pada teknik sipil dengan alasan, “Saya senang masyarakat sipil. Tugas pokoknya membuat bangunan-bangunan, jaringan air minum, fasilitas-fasilitas umum yang semuanya berfungsi untuk melayani masyarakat.”

Toh, ia tak langsung mengajar setelah lulus. Ia bekerja di Departemen Kesehatan selama lima tahun. Baru sejak 1958 ia menjalani profesi sebagai dosen di UGM Yogyakarta.

DARI TRIPIKON S HINGGA NYI BUNGA SIHIR

Ilmunya benar-benar dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Hardjoso memang getol melakukan survei di sejumlah daerah di Tanah Air. ”Separo hidup saya dihabiskan untuk survei keluar masuk belantara dan menjelajahi rawa. Sampai saat ini ada yang menganggap saya ahli bidang penanganan rawa,” kata Hardjoso.

Hobinya keluar masuk pedalaman itu kini dikenang masyarakat daerah karena teknologi ciptaannya. Ia meninggalkan sejumlah karya bidang pemeliharaan teknologi dan ekologi. Misalnya, pengairan pasang-surut di Kalimantan dan Sumatera. Kalangan teknik sipil mafhum betul siapa pencipta teknologi Tripikon-S.

Tripikon-S adalah teknologi penanganan limbah untuk daerah dengan kondisi air tanah tinggi, daerah berair dan rawa-rawa. Kisah proses kreatif terciptanya Tripikon-S ini cukup unik. Bermula dari keikutsertaan sang profesor menangani proyek pasang-surut Departeman Pekerjaan Umum di Kalimantan. Ia sempat berdialog dengan Walikota Pontianak.

“Pada waktu itu walikota bilang perguruan tinggi itu bisanya cuma ngritik saja mbok saya diberitahu bagaimana caranya melayani masyarakat?” kata Hardjoso menirukan ucapan Pak Walikota.

”Saya merasa disinggung sebab saya berasal dari perguruan tinggi. Saya jawab, ’Pak, satu bulan lagi saya kembali. Nanti penyelesaiannya saya akan berikan langsung kepada Bapak. Muncullah ide menciptakan Tripikon-S ini dan bisa diterapkan,” kata Hardjoso.

Selain Tripikon-S sebenarnya masih ada temuan teknologi tepat guna buat masyarakat pedesaan. Di antaranya Pinastik A, Nyi Bunga Sihir, dan Nalareksa Bak Jantung. Semua teknologi ciptaannya itu berkaitan dengan instalasi bangunan air. Meski banyak temuannya, tak pernah muncul keinginan Hardjoso mempatenkan karyanya. Ia tak haus puja-puji. Apalagi sekadar penghargaan. Ia bahkan menolak pemberian Anugerah Hamengku Buwono IX pada 2006 lalu.

LITERATUR DALAM NEGERI

Kini, di usia sepuh, waktunya di luar rumah ia habiskan di Laboratorium Teknologi Tradisional di Yogyakarta, tak jauh dari kampus UGM di Bulaksumur. Ia memang tak lagi getol ke luar kota melakukan survei keluar masuk pedalaman.

Toh, namanya tetap tak hilang dari pembicaraan. Pada pertemuan di UGM Yogyakarta, dalam rangka gerakan ketahanan pangan Hardjoso diundang sebagai pembicara kunci. Hadir di situ menteri pekerjaan umum, menteri negara tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri pertanian. Juga gubernur Papua, Kalimantan Tengah dan Yogyakarta.

“Saya diminta memberi saran-saran dan masukan. Saran saya sudah lampau. Ketika masih aktif antara tahun 1968 hingga 1986 saat membuka rawa-rawa. Meskipun saat ini di laboratorium masih aktif melaksanakan penelitian-penelitian. Di laboratorium segala sesuatu saya sederhanakan, ya ilmu, ya teknologi, supaya bisa sampai ke rakyat paling bawah,” kata Hardjoso merendah.

Masih menggeliat dalam benaknya, betapa pemerintah masih belum mengelola kekayaan alam di Tanah Air. Menurutnya, di luar Pulau Jawa masih banyak kekayaan belum tersentuh, seperti rawa dan gambut tebal. Semua itu belum dimanfaatkan optimal. Penelitian yang menyentuh area rawa dan gambut itu belum banyak dilakukan.

“Kekayaan Indonesia luar biasa tapi harus tahu cara menangani. Disamping keterampilan, cinta Tanah Air juga dibutuhkan,” ujarnya.

Sayangnya, perguruan tinggi tak mengajarkan lagi bagaimana mengelola lahan belum produktif semacam rawa dan gambut. ”Saya setuju sekali ketahanan pangan bisa dihasilkan di rawa. Saya ceritakan bagaimana ketika membangun perairan pasang surut mulai 1968 hingga 1986,” kata Hardjoso.

Hardjoso hanya bisa berharap, perguruan tinggi tak hanya memberikan saran mahasiswanya memperlajari literatur asing. Padahal banyak literatur dari dalam negeri yang lebih berbasis pada kondisi di Tanah Air.

Itulah kenapa di usia senjanya, Profesor Hardjoso tetap senang berlama-lama di laboratorium teknologi tradisional. Bangunan laboratorium kini menjadi lebih megah. Ruang kerja Hardjoso juga lapang dan berpendingin udara. “Sebenarnya saya tidak suka ruangan ber AC namun untuk menghormati pemberian dari Departemen Pekerjaan Umum, ya akhirnya saya tempati juga,” katanya.

GUGUR DALAM PENELITIAN

Tentu hal itu berlainan dengan mahasiswanya yang lebih suka kuliah di ruang berpendingin udara. Padahal, semasa ia kuliah tantangannya ikut mempertahankan kemerdekaan. Banyak mahasiswa gugur di medan pertempuran. Memang, semasa menjadi dosen dan peneliti, ada mahasiswanya yang sampai gugur sewaktu melakukan penelitian. “Asisten saya ada yang tenggelam, belum lagi yang dipatuk ular,” ujarnya mengenang.

Herannya, mahasiswa sekarang justru bertempur sendiri, antarfakultas. Hardjoso berharap rasa cinta Tanah Air kembali dipupuk. ”Dulu, ketika didendangkan Indonesia Raya, kami bisa mbrebes mili (berurai air mata),” kata Hardjoso mengenang.

Ia menularkan rasa cinta Tanah Air itu saat memberikan pembekalan program KKN mahasiswa UGM Yogyakarta. Di Laboratorium Teknologi Tradisional, memang ada beragam teknologi tradisional yang tepat guna di pedesaan. Ada pengairan subak, rumah honai, dan model tripikon karya Hardjoso. “Kalau ada rasa cinta Tanah Air, generasi muda mampu mengurangi gesekan-gesekan antar mereka.

RESEP BUGAR SANG PROFESOR

USIA 84 tahun tentunya rentang umur yang panjang. Tak semua orang bisa mencicipinya. Terlebih di usia itu masih punya daya ingat yang brilian seperti Profesor Hardjoso. Apa resepnya tetap bugar dan punya daya ingat? “Saya tidak pernah minum obat-obatan seperti obat kuat dan sebagainya,” katanya.

Resep penting lainnya: selalu menyukai dan tidak pernah membandingkan dengan orang-orang yang punya kedudukan di atas. ”Saya selalu apa adanya. Apa-apa yang Tuhan beri selalu saya syukuri,” katanya.

Hardjoso bahkan tak punya ambisi muluk-muluk. Kalaulah disebut ambisi, kaya Hardjoso, ia ingin ilmu dan teknologi bisa sampai ke rakyat paling bawah. ”Melalui Kuliah Kerja Nyata, saya sampaikan ke desa-desa bagaimana membuat alat bermanfaat.”

Ia menyebut obsesinya itu ambisi lunak. ”Mungkin hal ini yang membuat saya masih aktif hingga saat ini. Saya juga masih nyetir mobil sendiri,” ujarnya.

Satu kegiatan unik ia lakukan untuk menjaga stamina. “Olahraga saya antara lain di tengah-tengah tidur malam saya bangun dan jalan-jalan mengisi bak air mandi. Kualitas air minum dari ledeng kurang bagus makanya harus diisi dengan air dari sumur dengan pompa,” tuturnya. Olahraga malam ala sang profesor itu rupanya berdampak pada kualitas tidurnya yang disebut jadi lebih baik. “Tidur malam saya jadi lebih nyenyak.”

Resep penting agar bisa tetap berkarya di usia senja menurutnya adalah cinta Tanah Air, dan selalu punya misi membantu masyarakat. ”Ada satu lagi: dukungan istri dan keluarga.”

MF. ARIEF

13 Maret, 2011

ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DENGAN AHP (studi kasus Jembatan Selat Sunda)

Sebelumnya ini adalah tugas akhir dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan (bikin tidur terganggu. Smile with tongue out ) dan ini adalah salah satu bab yang terlampirkan dalam tugas tersebut. Karena empungnya masih dalam tahap belajar jadi dalam pengisian bobot ini hanya subjektifitas penulis. Harap maklum Nerd smile.

URAIAN UMUM

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang sering digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan dengan perbandingan bobot kepentingan antara faktor serta perbandingan beberapa alternatif pilihan. Tujuan dari AHP ini adalah menyelesaikan masalah yang kompleks atau tidak berkerangka dimana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit, mengatasi antara nasionalitas dan intuisi, memilih yang terbaik dari sejumlah alternatif yang telah dievaluasi dengan memperhatikan beberapa kriteria.

Dalam analisis ini, penggunaan metode AHP adalah untuk menunjukkan skala prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda berdasarkan aspek – aspek yang dianggap reliable untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penggambaran hierarki skala prioritas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

clip_image002

Gambar 4.1

Hierarki Skala Prioritas Pembangunan JSS

Diagram hierarki di atas, dibagi menjadi 3 bagian yaitu; tujuan (goal), kriteria, alternatif. Tingkatan kriteria terdiri aspek-aspek yang menjadi standar dalam skala prioritas Pembangunan JSS yang terdiri dari; lingkungan, ekonomi, hukum, kependudukan/sosial, dan juga teknologi yang akan digunakan. Sedangkan untuk tingkatan alternatif ,maka variabel- variabel yang digunakan adalah permasalahan yang terjadi dalam Pembangunan JSS meliputi; modal, penataan tata ruang, pengawasan dan penegakkan hukum, dan pemerataan penduduk. Diharapkan dengan metode AHP didapatkan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat kepentinganya sehingga, dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

4.2 PEMBOBOTAN KRITERIA DENGAN KRITERIA

Langkah terpenting dalam AHP adalah menentukan pembobotan untuk kriteria terhadap kriteria, sehingga diperoleh kriteria permasalahan mana yang paling berpengaruh dalam Pembangunan JSS serta seberapa besar pengaruhnya. Pembobotan kepentingan pada studi kasus ini dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Kriteria

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Lingkungan

Ekonomi

Hukum

Kependudukan

Teknologi

Lingkungan

1

1/4

1/4

1/2

1/3

Ekonomi

4

1

3

4

2

Hukum

4

1/3

1

4

5

Kependudukan

2

1/4

1/4

1

1/2

Teknologi

3

1/2

1/5

2

1

4.3 PEMBOBOTAN ALTERNATIF TERHADAP TIAP KRITERIA

Pembobotan alternatif relatif sama dengan pembobotan kriteria. Perbedaannya terletak pada jenis dan jumlah variabelnya. Dalam pembobotan alternatif perlu dipertimbangkan nilai perbandingan komparatif dengan meninjau setiap kriteria yang ada. Pembobotan kepentingan pada studi kasus ini dapat dilihat dalam tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6.

Tabel 4.2

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Lingkungan

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Modal (Dana)

1

1/3

2

1/2

1/2

Penataan Tata Ruang

3

1

1/3

2

1

Pengawasan Hukum

1/2

3

1

3

1/2

Pemerataan Penduduk

4

1/2

1/3

1

1/3

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

2

1

2

3

1

Tabel 4.3

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Ekonomi

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Modal (Dana)

1

5

4

3

2

Penataan Tata Ruang

1/5

1

1/2

2

1/2

Pengawasan Hukum

1/4

2

1

3

1/3

Pemerataan Penduduk

1/3

1/2

1/3

1

1/2

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

1/2

2

3

2

1

Tabel 4.4

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Hukum

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Modal (Dana)

1

1/3

1/4

1/2

1

Penataan Tata Ruang

3

1

1/3

2

2

Pengawasan Hukum

4

3

1

3

3

Pemerataan Penduduk

2

1/2

1/3

1

2

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

1

1/2

1/3

1/2

1

Tabel 4.5

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Kependudukan

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan

Modal

1

1/3

1/3

1/4

1

Penataan Tata Ruang

3

1

3

1/2

2

Pengawasan Hukum

3

1/3

1

1/3

2

Pemerataan Penduduk

4

2

3

1

3

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan

1

1/2

1/2

1/3

1

Tabel 4.6

Matriks Pairwise Comparison Mengenai Pembobotan Alternatif untuk Pertimbangan Masalah Teknologi

Skala Prioritas Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan

Modal

1

3

2

2

1/3

Penataan Tata Ruang

1/3

1

1

2

1/4

Pengawasan Hukum

1/2

1

1

2

1/4

Pemerataan Penduduk

1/2

1/2

1/2

1

1/4

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan

3

4

4

4

1

4.4 ANALISIS DENGAN PROGRAM EXPERT CHOICE (EC)

Langkah selanjutnya adalah melakukan Comparatif Judgement. Comparatif Judgement berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison. Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni:

a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)

b. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, perlu dipahami tujuan yang diambil secara umum. Dalam penyusunan skala kepentingan, Saat menggunakan patokan pada tabel 4.7.

Dalam metode AHP hal yang paling mendasar adalah menentukan prioritas dan bagaimana bagaimana menetapkan konsistensi. Penentuan prioritas

didasarkan pada perbandingan nilai kepentingan antar variabel. Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika Nilai Rasio konsistensi ≤ 0,1. Nilai CR ≤ 0,1 merupakan nilai yang tingkat konsistensinya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nilai CR yang didapat harus dicek, bila nilai CR > 0,1 maka pembobotan harus diulang kembali. Dengan demikian nilai CR merupakan ukuran bagi konsistensi suatu komparasi berpasangan dalam perbandingan pendapat. Dari analisis dengan menggunakan aplikasi Expert Choice didapatkan nilai CR yaitu sebagai berikut:

1) Pembobotan Kriteria:

Hasil Expert Choice = 0,03 < 0,1 (Syarat Terpenuhi)

clip_image004

Gambar 4.2 Check nilai CR dengan software Expert Choice

2) Pembobotan Alternatif:

Tabel 4.7

Rasio Konsistensi Pembobotan Alternatif

Permasalahan

Hasil Expert Choice

Syarat
CR < 0,1

Alternatif Berdasarkan
Masalah Lingkungan

0.09

Terpenuhi

Alternatif Berdasarkan
Masalah Ekonomi

0.06

Terpenuhi

Alternatif Berdasarkan
Masalah Hukum

0.03

Terpenuhi

Alternatif Berdasarkan
Masalah Kependudukan

0.04

Terpenuhi

Alternatif Berdasarkan
Masalah Teknologi

0.03

Terpenuhi

Tabel 4.8

Hasil Analisis Solusi Permasalahan Pembangunan JSS Setiap Kriteria

Solusi Permasalahan

Modal (Dana)

Penataan Tata Ruang

Pengawasan Hukum

Pemerataan Penduduk

Studi Kelayakan Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

0.107

0.296

0.085

0.212

0.300

Ekonomi

0.429

0.106

0.136

0.090

0.239

Hukum

0.088

0.223

0.433

0.154

0.102

Kependudukan

0.081

0.267

0.159

0.391

0.101

Teknologi

0.218

0.114

0.121

0.083

0.464

Selain diperoleh rekomendasi solusi yang paling utama (kebijakan kritis), melalui program Expert Choice juga didapat grafik sensitivitas dari alternatif. Dimana grafik tersebut menunjukkan hubungan antara presentase kepentingan prioritas dengan masing - masing kriteria. Jadi dari grafik tersebut dapat ditentukan mana yang paling cocok bedasarkan kriteria permasalahan tertentu. Dari Gambar 4.2. dapat ditentukan bahwa rekomendasi solusi untuk tiap kriteria permasalahan adalah:

1. Masalah lingkungan yang akan terjadi karena pembangunan JSS ini adalah dengan memalukan penataan ruang secara terpadu.

2. Untuk masalah ekonomi yang dengan adanya pembangunan JSS ini, yaitu butuhnya dana yang sangat besar dan juga sumber daya manusia yang besar adalah dengan mendapatkan dana untuk investasi pembangunan JSS.

3. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, adil dan bersih yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi masalah hukum yang akan terjadi pada proyek pembangunan JSS ini.

4. Melakukan pemerataan penduduk yang tersistem dengan baik untuk mengatasi masalah kependudukan yang akan terjadi pada proyek JSS ini.

5. Melakukan studi kelayakan keamanan, keselematan dan kenyamanan secara mendalam untuk mengatasi masalah teknologi yang akan digunakan pada jembatan selat sunda.

Dan untuk secara keseluruhan skala prioritas yang harus menjadi kebijakan utama untuk pembangunan JSS adalah pengadaan modal (dana), hal ini dapat terlihat dari perhitungan menggunakan Expert Choice di bawah ini.

clip_image006

Gambar 4.3

Hasil Analisis Solusi Permasalahan Pembangunan JSS

Intensitas kepentingan dalam analisis makalah ini dilakukan dengan menggunakan program Expert Choice.

clip_image008

Gambar 4.4

Grafik Performa Sensitifitas Tiap Alternatif Menggunakan Expert Choice

clip_image010

Gambar 4.5

Nilai Persentase Kriteria dan Alternatif Menggunakan Expert Choice

27 Februari, 2011

Kehidupan Mahasiswa itu…

 

  • Bangun pagi

  • Berangkat ke kampus

  • Masuk kelas yang membosankan dan masih mengantuk

  • Berusaha tidak terlihat ngantuk

  • Dosen ngajar dan pura-pura ngedengerin

  • Dosen garing tersebut mengeluarkan lelucon yang tidak lucu

  • Akhirnya kelas yang membosankan ini selesai

  • Masuk kelas yang menyenangkan

  • Dosen memberikan pertanyaan susah

  • Jawaban benar 

  • Dosen memberikan pertanyaan gampang dan nunjuk mahasiswa lain

  • Mahasiswa ini nggak bisa ngerjain soal yang gampang banget

  • Nggak ada tugas

  • Ujian Tengah Semester kuliah yang dirasa gampang

  • Merasa bisa dan nggak belajar

  • Ujian Tengah Semester dua kuliah 4 sks yang materinya susah amit-amit

  • Nggak ada satu soal pun yang keluar dari materi yang dipelajari

  • Ujian Akhir Semester kuliah yang dirasa gampang tetap nggak belajar

  • Ujian Akhir Semester kuliah 4 sks yang materinya susah amit-amit satu hari dengan kuliah 4 sks yang materinya susah juga

  • Terpaksa mengorbankan salah satu mata kuliah

  • Nilai kuliah yang dirasa gampang keluar, NGULANG

  • Ke dosen minta naikin nilai

  • Akhirnya nilai dinaikkan dan nggak jadi ngulang

  • Nilai mata kuliah 4 sks yang dipelajari keluar, NGULANG

  • Nilai mata kuliah 4 sks yang dikorbankan keluar, LOLOS

  • Libur telah tiba dan nggak peduli lagi dengan nilai

sumber : http://fuckyeahmahasiswa.tumblr.com

PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA – MANGGARAI

Miftah Hazmi (10308073)

Mahasiswa SarMag Teknik Sipil angkatan 2008, Universitas Gunadarma

1. PENDAHULUAN

clip_image004

Gambar 1. Peta Bandara Soekarno Hatta – Manggarai

Kondisi kemacetan di ibukota DKI Jakarta semakin parah, pemerintah pun terus mencari jalan keluar. Opsi pembangunan monorel dan kereta api dari Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai muncul. Menurut Agus Bastian, Anggota Komisi V Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum DPR RI “Fakta menunjukkan akses jalan tol Soediyatmo harus menanggung setiap harinya 120 ribuan kendaraan dari maksimal kapasitas 150 ribu kendaraan. Bila pertumbuhan Bandara Soekarno-Hatta saat ini sebesar 10 persen saja di mana pada tahun 2010 penumpang mencapai 43 juta orang, bisa dibayangkan lima tahun ke depan bisa melonjak menjadi 65 jutaan orang. Saya rasa sudah saatnya dipikirkan alternatif kereta bandara dari bandara ke tengah kota Jakarta, dan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi”. Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan proyek yang memiliki rute Manggarai--Bandara Soekarno-Hatta itu merupakan proyek vital bagi ekonomi dan pariwisata.

Mengenai siapa saja investor yang tertarik dengan proyek bandara tersebut, menurutnya, tergantung dari standar serta desain teknis yang bakal diterapkan. Sampai saat ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Jepang dalam hal studi kelayakan, merapikan dokumen tender, memberikan parameter supaya standarnya sama dengan yang lain. "Bekerja sama dengan Jepang karena dia yang menawarkan grand design sehingga formulasi bakal lebih baik."

Masuk akal bila penumpang pesawat yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta membutuhkan akses alternative, dan mungkin kereta api adalah salah satu pilihannya. Airport Region Confe rence (ARC) di Eropa pernah me nyarankan, bandara yang melayani lebih dari 10 juta penumpang per tahun sudah seharusnya dilengkapi dengan sarana kereta api. Sedangkan Bandara Soekarno-Hatta melayani 29 juta penumpang per tahun. Padahal, proyek angkutan terpadu antara darat dan udara ini sangat diperlukan agar Indonesia tidak tertinggal jauh dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura,

Idealnya jalur KA Bandara Soekarno-Hatta dibangun di atas jalan tol menuju bandara tersebut sehingga dapat menekan alokasi anggaran untuk biaya pembebasan lahan di Jakarta dan Tangerang yang nilainya cukup besar. Untuk itu PT Railink harus menggandeng PT Jasa Marga, pengelola jalan tol menjadi anggota konsorsium, yang nantinya sama-sama mendapatkan keuntungan dari jalur KA Bandara yang dibangun secara berdampingan atau melayang di atas jalan bebas hambatan itu.

Pengerjaan proyek rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng diperkirakan akan memakan waktu hingga lima tahun terhitung sejak dimulai. Masa itu mencakup waktu tiga tahun untuk pembebasan tanah. Sisanya, dua tahun untuk pengerjaan fisik.Malaysia dan Hongkong.

2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KERETA BANDARA SOEKARNO HATTA – MANGGARAI

Permasalahan yang timbul dalam perencanaan pembangunan Kereta Bandara Soekarno Hatta – Manggarai meliputi :

1. Tersendat masalah pembebasan tanah yang belum terselesaikan.

2. Terjadinya peningkatan dari nilai investasi semula pada tahun Rp. 900 miliar kemudian berkembang menjadi Rp. 2,2 trilyun, lalu Rp. 4,6 trilyun dan hingga saat ini tahun 2011 menjadi Rp. 10 trilyun. Peningkatan ini disebabkan molornya pekerjaan dan juga karena perubahan desain dan parameter baru antara lain yaitu; pembangunan jalur kereta diatas permukaan dengan sistem melayang (elevated), penggunaan dua jalur (double track) dan kondisi dedicated line yaitu tidak ada kereta api lain yang menuju bandara sekarang sehingga hal tersebut membuat pemerintah harus melakukan perhitungan ulang terhadap rencana pengembangan bandara tersebut.

3. PT Railink, perusahaan patungan PT Angkasa Pura dan PT Kereta Api Indonesia, belum melibatkan Pemprov DKI dalam pelaksanaan pembangun proyek kereta api (KA) Bandara Soekarno-Hatta

4. PEMBAHASAN PEMBANGUNAN BANDARA SOEKARNO HATTA – MANGGARAI

Solusi yang dapat dilakukan dalam masalah pembangunan Kereta Bandara Soekarno Hatta – Manggarai yaitu dengan :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masalah pembebasan tanah di kerenakan tidak bertemunya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pengembang, maka untuk tercapainya kesepakatan tersebut diperlukannya prosedur-prosedur untuk menyelesaiakan masalah tersebut, seperti bagan dibawah ini :

clip_image006

Gambar 2 Bagan Prosedur Pengadaan Tanah

Dari nilai investasi 10 Triliun tersebut pemerintah akan memberikan dukungan dana sebesar 3.2 Triliun yang terdiri dari 1.5 Triliun untuk pembebasan lahan dan 1.7 Triliun untuk pembangunan konstruksi melayang (elevated) antara Manggarai sampai Muara Angke.(Kementrian PerHub)

2. Dilakukannya tender ulang menurut UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang sebelumnya harus melakukan feasibility study, namun feasibility study ini dilakukan oleh pihak pemerintah (BUMN) yang sebelumnya dilakukan oleh pihak swasta agar pada saat perencanaan tidak mengalami intervensi-intervensi dari pihak lain yang hanya ingin mengambil keuntungan dari proyek publik ini. Contohnya jika perencanaan dilakukan oleh pihak Jepang sedangkan Jepang ahli dalam masalah rel maka investornya akan berupaya agar menggunakan perusahan Jepang dan bukan tidak mungkin akan terjadinya monopoli yang akan melanggar UU RI No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Keterlibatan pemprov dalam proyek jalur KA Bandara Soekarno-Hatta selain membantu proses kelancaran pembebasan lahan atau bergabung dalam konsorsium tersebut dengan kepesertaan saham dalam bentuk lahan yang dibebaskan. Sebab, lanjutnya, Pemprov DKI memungkinkan untuk membentuk badan usaha milik daerah untuk bergabung dalam konsorsium.

5. KESIMPULAN

Prosedur-prosedur yang tidak dilakukan secara baik maka akan menghambat jalannya proyek seperti pada kasus pembebasan lahan untuk proyek Bandara Soekarno Hatta – Manggarai yang tidak terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan pengembang yang membuat hingga saat ini kasus pembebasan lahan belum selesai.

Agar proyek ini berjalan dengan lancar maka feasibility study secara mendalam sangat diperlukan karena jika feasibility study dilakukan tidak secara mendalam maka akan menghambat proyek seperti akan terjadinya tender ulang yang diakibatkan oleh perubahan perencanaan.

Tidak terlibatan secara langsung antara pemerintah pusat, provinsi DKI Jakarta dan Banten akan membuat menghambatnya proyek Bandara Soekarno Hatta – Manggarai.

6. SARAN

Perlunya penegangakan hukum mengenai pembebasan lahan melalui prosedur-prosedur yang diketahui berbagai pihak.

Memperketat proses perencanaan agar kejadian perubahan rencana yang membuat membengkaknya biaya pembagunan.

Perlunya sinergis antara pihak wilayah dan pihak pengembang dalam hal ini pemerintah Jakarta, Banten dan pihak pengembang agar terjadi

Referensi :

1. http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/12/09/brk,20101209-297732,id.html

2. http://praktistawangsari.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

3. http://www.tribunnews.com/2011/01/24/ka-bandara-soekarno-hatta-manggarai-dibangun-tahun-ini

4. http://properti.kompas.com/read/2010/08/10/22250679/Biaya.KA.Bandara.Meningkat.Jadi.Rp.10.2.Triliun

PERUBAHAN TATA RUANG KABUPATEN JEPARA DITINJAU DARI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA AKIBAT PEMBANGUNAN PLTN

Miftah Hazmi (10308073)

Mahasiswa SarMag Teknik Sipil angkatan 2008, Universitas Gunadarma

Abstrak

Kelangkaan sumber daya energi pada saat ini mulai dirasakan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia Hasil studi menunjukkan bahwa pemakaian total kebutuhan energi final di Indonesia (termasuk energi non-komersial) mengalami kenaikan sekitar 2 kali lipat dari 4028,4 Pica Joule (PJ) pada tahun 2000 menjadi 8145,6 PJ pada tahun 2025 dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan urutan sektor ekonomi berdasarkan pemakaian energi final selama masa 2000 – 2025[1]. Hal ini melatar belakangi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Rencana pembangunan infrastruktur nuklir ini berkaitan pula dengan penataan ruang, khususnya yang menjadi wilayah pembangunan infrastruktur ini. Rencana tata ruang ini mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. akibat pemanfaatan ruang tersebut maka berkontribusi merubah pola pemanfaatan ruang kawasan budi daya pertanian Kabupaten Jepara dalam kisaran 4-11%. Perbandingan pertumbuhan penduduk secara alamiah pertumbuhan penduduk dengan kehadiran PLTN meningkat sebesar 1,15 kali lipat. 60% pekerja akan tinggal di Kecamatan Kembang dan Kecamatan tetangga masing-masing sebanyak 10% (Jupiter SP dan Heni S).

Kata Kunci : Pembangunan Nasional, PLTN, Tata Ruang, Sarana Prasarana,

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 5, Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengalokasikan kontribusi Energi baru terbarukan terhadap kebutuhan energi nasional sebesar 17% dan 5% di antaranya berasal dari energi nuklir. Sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur untuk memadai penggunaan energi nuklir. Pembangunan ini pun harus mengacu pada UU no. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Rencana pembangunan infrastuktur nuklir ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. UU No 17 tahun 2007 menjabaran dan pelaksanaan RPJPN 2005-2025 ke dalam 4 periode yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam: (1) tahap pertama, 2005-2009; (2) tahap kedua, 2010-2014; (3) tahap ketiga, 2015-2019; dan (4) tahap keempat, 2020-2024. Jadwal pembangunan PLTN ini dapat dilihat pada Gambar 1.

clip_image002

Gambar 1 Jadwal pembangunan PLTN. 5

Skema keterkaitan antara Kebijakan Energi Nasional, Rencana Pembangunan dan Rencana tata ruang.

clip_image004

Gambar 2. Skema Keterkaitan Kebijakan Energi Nasional, Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang.

2. PERMASALAHAN

Tiga lokasi di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir milik Indonesia. Tiga lokasi tersebut antara lain Ujung Lemahabang, Ujung Latu, dan Ujung Greng-grengan. Ujung Lemahabang menjadi lokasi reaktor pertama dari empat reaktor yang dibangun.[2]

a. Perubahan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Kawasan PLTN

1. Pembangunan PLTN secara fisik di Desa Balong, Semenenjung Muria menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut yaitu terjadinya konversi lahan dari lahan perkebunan menjadi lahan industri PLTN. Sesuai dengan skenario pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Ujung Lemahabang, maka untuk pertama sekali akan dibangun 2 buah PLTN berkapasitas sedang yaitu 1000 MWe. Selanjutnya akan dikembangkan sampai 8 unit dengan kapasitas total 7200 MWe. Seluruh PLTN akan dibangun di atas lahan seluas 4.25 km2. Kawasan tersebut dipakai untuk masing-masing site terdiri dari gedung untuk Drywell Building , Reactor Building, Turbine Building ,Intake Structure, Fuel Building, and Diesel Generator Building. Umumnya PLTN memiliki kawasan yang kompak yaitu sekitar 500 sampai 1000 acres termasuk Ekslusif Area.[3] akibat pemanfaatan ruang tersebut maka berkontribusi merubah pola pemanfaatan ruang kawasan budi daya pertanian Kabupaten Jepara dalam kisaran 4-11% (Jupiter SP dan Heni S).

b. Perubahan Pemanfaatan Ruang Oleh Penduduk Alamiah

Pertumbuhan penduduk secara alamiah didekati dengan menggunakan model geometri berdasarkan data penduduk dari tahun 2000 sampai 2005. Dari hasil estimasi penduduk dapat didapatkan grafik sebagai berikut.

clip_image006

Gambar 2 Grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan secara geometri dari Tahun 2005 s/d 2020.4

Perbandingan pertumbuhan penduduk secara alamiah pertumbuhan penduduk dengan kehadiran PLTN meningkat sebesar 1,15 kali lipat. Hal ini berarti kontribusi pembangunan PLTN terhadap perubahan pola pemanfaatan ruang kawasan budi daya non-pertanian pemukiman adalah sebesar 15% persen (Jupiter SP dan Heni S).

clip_image008

Gambar 3 Sebaran spasial pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara4

c. Kebutuhan Tenaga Kerja

Perkiraan kebutuhan tenaga kerja untuk suatu PLTN diestimasi berdasarkan Technical Report Series No. 200 yang dikeluarkan IAEA. Secara grafik kebutuhan tenaga kerja tersebut ditunjukkan pada Gambar 4. Dengan mengasumsikan jadwal pembangunan PLTN seperti diagram pada Gambar 5.

clip_image010

Gambar 4 Grafik kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan satu PLTN 1000 MW. 5

60% pekerja akan tinggal di Kecamatan Kembang dan Kecamatan tetangga masing-masing sebanyak 10% (Jupiter SP dan Heni S).

3. KESIMPULAN

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jupiter SP dan Heni S dampak dari pembangunan PLTN terhadap perubahan tata ruang kabupaten jepara ditinjau dari kebutuhan sarana dan prasarana adalah:

1. Pembangunan PLTN di wilayah Jepara ini memberikan efek dalam pemanfaatan tata ruang.

2. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang terpadu untuk mengelola pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan lahan dan kekayaan sumber daya alam Kabupaten Jepara sehingga terdapat keseimbangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara sehingga penduduk dapat terdistribusi secara merata di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara.

3. Dibutuhkan penyusunan rencana tata ruang khususnya dibidang sarana dan prasarana yang menyeluruh.

4. Penyelenggaraan sosialisasi kepada warga kabupaten Jepara mengenai pentingnya penataan ruang akibat pembangunan PLTN.

5. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah ini.

6. Penyusunan hukum-hukum dan ketegasan sanksi mengenai pemanfaatan ruang akibat pembangunan PLTN secara hierarki.

4. PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT :

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

2. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

5. UU no. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

6. UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

7. Kep Pres Republik Indonesia No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir.


[1] BATAN-IAEA, Comprehensive Assessment of Different Energy Sources For Electricity Generation in Indonesia, Project Report INS/0/016, Indonesia, 2002

[2] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/06/30/brk,20060630-79592,id.html

[3]Jupiter SP dan Heni S. 2008. “Dampak Pembangunan PLTN Terhadap Perubahan Tata Ruang Kabupaten Jepara Ditinjau dari Kebutuhan Sarana dan Prasarana”. Seminar Nasional dan Workshop Pengelolaan Limbah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AddThis

Share |